Santa Cruz dan kekalahan dalam perang narasi
Masalah terbesar Indonesia pada akhirnya bukan hanya perang di lapangan, tetapi juga perang dalam persepsi dunia. Santa Cruz menjadi titik balik yang sangat penting. Ketika gambar dan berita mengenai peristiwa tersebut menyebar luas ke dunia internasional, posisi Indonesia dalam perang narasi menjadi jauh lebih lemah. Sejak saat itu, Timor Timur semakin sering dibaca melalui bahasa hak asasi manusia, penindasan, dan penentuan nasib sendiri.
Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan militer dan keberhasilan politik bukanlah hal yang sama. Negara dapat mempertahankan wilayah secara keamanan, tetapi jika gagal menjelaskan legitimasi politiknya kepada masyarakat internasional, maka keberhasilan tersebut dapat kehilangan maknanya. Indonesia terlalu lama berasumsi bahwa pembangunan dan stabilitas dapat menjadi dasar legitimasi yang cukup. Padahal dunia internasional mulai menggunakan ukuran yang berbeda. Setelah Santa Cruz, pengalaman kekerasan menjadi bagian besar dari cerita Timor Timur yang kemudian diterima dunia.
Pembangunan yang besar, tetapi legitimasi yang rapuh
Di sinilah terdapat ironi terbesar masa Integrasi. Pemerintah Indonesia dapat dikatakan telah mengubah Timor Timur secara administratif dan material. Pemerintahan modern dibentuk, sekolah berkembang, jalan dibangun, aparatur pemerintahan diperluas, dan anggaran pusat mengalir dalam jumlah besar. Anak-anak Timor mendapatkan berbagai kesempatan pendidikan dan terdapat kebijakan khusus yang memberikan perhatian lebih kepada wilayah tersebut. Dalam banyak hal, Timor Timur memang memperoleh perhatian yang sangat besar dibanding sejumlah provinsi Indonesia lainnya.
Tetapi pembangunan tidak otomatis menghasilkan integrasi politik yang kuat. Sebuah masyarakat tidak hanya menghitung berapa banyak jalan yang dibangun atau berapa banyak uang yang dikeluarkan pemerintah. Mereka juga menilai bagaimana negara memperlakukan mereka, apakah mereka merasa dihargai, apakah identitas mereka mendapat tempat, dan apakah mereka mempunyai ruang untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Karena itu, pembangunan yang sangat besar dapat hidup berdampingan dengan rasa frustrasi politik. Inilah salah satu paradoks terbesar Timor Timur pada masa Integrasi.
Ketika Orde Baru runtuh
Selama Soeharto berkuasa, struktur negara begitu kuat sehingga persoalan Timor Timur masih dapat dikendalikan. Tetapi ketika Orde Baru runtuh pada 1998, keseimbangan kekuasaan berubah secara drastis. Negara yang selama puluhan tahun menjadi penopang utama Integrasi tiba-tiba menghadapi krisis legitimasi di dalam negeri sekaligus tekanan yang semakin besar dari luar negeri. Elite Timor bergerak, militer mengalami perubahan posisi, pemerintah pusat mencari jalan keluar, dan akhirnya muncul kebijakan yang membawa persoalan Timor Timur menuju Jajak Pendapat 1999.
Pada saat itu terlihat bahwa mempertahankan suatu wilayah tidak cukup hanya dengan memiliki birokrasi, tentara, sekolah, jalan, dan anggaran. Negara juga harus mempunyai keyakinan politik terhadap keputusan sejarahnya sendiri. Begitu keyakinan tersebut hilang di tingkat pusat, struktur yang dibangun selama puluhan tahun menjadi jauh lebih rapuh daripada yang selama ini dibayangkan.
Mengapa Integrasi gagal dipertahankan?
Kegagalan Integrasi karena itu tidak cukup dijelaskan dengan satu penyebab. Bukan hanya karena kekuatan FRETILIN dan Falintil, bukan hanya karena pelanggaran HAM, bukan hanya karena propaganda internasional, dan bukan hanya karena tekanan asing. Semua faktor tersebut saling bertemu. Namun ada satu persoalan yang lebih mendasar: Indonesia berhasil melakukan integrasi administratif dan pembangunan, tetapi tidak sepenuhnya berhasil membangun konsensus politik dan ikatan emosional yang cukup kuat untuk bertahan ketika rezim berubah.
Dalam konteks ini, peran para elite Timor menjadi sangat penting. Mereka bukan sekadar penerima kebijakan Jakarta. Mereka adalah aktor yang mempunyai kepentingan, strategi, dan kemampuan membaca perubahan zaman. Arnaldo mewakili bentuk Integrasionisme yang lebih berakar pada budaya dan masyarakat. Carrascalão menunjukkan bentuk politik yang lebih pragmatis, di mana struktur kekuasaan Indonesia tidak hanya diterima, tetapi juga dimanfaatkan untuk membangun kekuatan politik lokal. Perjalanan keduanya menunjukkan bahwa masyarakat Timor bukan pihak pasif dalam sejarah mereka sendiri.
Sebuah pelajaran yang lebih besar
Pada akhirnya, masa Integrasi Timor Timur tidak seharusnya dilihat hanya sebagai cerita tentang “Indonesia menjajah Timor Timur”, tetapi juga tidak perlu dibalik menjadi cerita bahwa seluruh kebijakan Indonesia selalu benar. Sejarah yang lebih jujur justru harus mampu menampung kontradiksi. Indonesia menghadapi gerilya dan karena itu menggunakan militer; pada saat yang sama Indonesia membangun Timor Timur dengan perhatian yang besar. Terjadi pelanggaran HAM; tetapi pembangunan juga berlangsung. Ada kekerasan; tetapi ada pula pendidikan dan mobilitas sosial. Ada kelompok yang menolak Indonesia; tetapi ada pula masyarakat Timor yang memperjuangkan Integrasi. Ada elite yang tetap loyal kepada Indonesia; ada pula elite yang kemudian bergerak ke arah berbeda.
Karena itu, persoalan utama bukan hanya apakah Indonesia pernah melakukan kesalahan, melainkan apakah Indonesia memahami bahwa mengintegrasikan sebuah wilayah tidak sama dengan sekadar menguasainya. Integrasi yang bertahan membutuhkan lebih dari kekuatan militer dan anggaran. Ia membutuhkan rasa memiliki, penghormatan terhadap budaya lokal, legitimasi politik, dan keyakinan bahwa masyarakat yang diintegrasikan memang mempunyai tempat yang setara di dalam bangsa yang lebih besar.
Di sinilah Arnaldo dos Reis Araújo memperoleh makna historis yang sangat dalam. Ia mengingatkan bahwa Integrasi harus memiliki wajah manusia dan budaya. Sementara Carrascalão menunjukkan bahwa politik juga merupakan permainan membaca kekuasaan. Keduanya memberikan dua pelajaran yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Arnaldo memperlihatkan bahwa sebuah Integrasi tanpa pendekatan budaya akan mudah kehilangan akar sosialnya. Carrascalão memperlihatkan bahwa ketika politik menjadi terlalu bergantung pada struktur kekuasaan, elite lokal dapat belajar menggunakan struktur tersebut untuk membangun kepentingannya sendiri.
Maka pertanyaan terbesar tentang masa Integrasi mungkin bukan sekadar mengapa Indonesia masuk ke Timor Timur, tetapi mengapa setelah lebih dari dua puluh tahun pembangunan, pemerintahan, pendidikan, dan integrasi administratif, Indonesia tidak mampu membuat keputusan politik untuk mempertahankan Integrasi ketika sejarah memasuki titik balik pada 1998–1999.
Barangkali jawabannya terletak pada satu paradoks sederhana tetapi mendalam: Indonesia berhasil membangun Timor Timur sebagai bagian dari negaranya, tetapi tidak berhasil membangun keyakinan yang cukup kuat bahwa Integrasi itu harus dipertahankan dengan cara apa pun.
Dan ketika negara kehilangan keyakinan terhadap keputusan sejarahnya sendiri, kekuatan sebesar apa pun akhirnya dapat menjadi rapuh.
Itulah sebabnya sejarah Timor Timur harus dibaca bukan hanya sebagai sejarah perang dan Jajak Pendapat, tetapi sebagai sejarah tentang budaya, pembangunan, militer, elite lokal, dan kegagalan sebuah negara mengubah Integrasi administratif menjadi ikatan politik yang benar-benar berakar dalam.
Indonesia mungkin memenangkan banyak pertempuran di lapangan, tetapi setelah Santa Cruz, pertarungan terbesar justru berpindah ke tempat yang tidak dapat dikendalikan oleh ABRI: ruang opini dunia.
Tags:
Timor Timur