Uskup Belo dan keputusan yang semakin cepat
Di sinilah Dengar Pendapat Tertutup KKP menjadi sangat penting. Forum tersebut memang merupakan pertemuan tertutup dengan Habibie pada 27 Maret 2007, dan sejak awal KKP meminta penjelasan mengenai proses lahirnya opsi hingga penyelesaian masalah jajak pendapat.
Habibie menjelaskan bahwa ia secara khusus meminta bertemu Uskup Belo karena ingin mendengar langsung apa persoalan rakyat Timor Timur. Ia bahkan meminta Menteri Dalam Negeri mengatur pertemuan dengan dua uskup. Dalam pertemuan tersebut, menurut kesaksiannya, ia mendengar masukan Belo dan sebagian besar masukan itu ia tindak lanjuti melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan.
Namun kemudian terjadi persoalan. Habibie mengatakan bahwa Belo berjanji bertemu kembali dengannya, tetapi ketika diperlukan untuk membicarakan persoalan Timor Timur, pertemuan tersebut tidak terjadi. Habibie kemudian meminta Frans Seda menanyakan hal tersebut. Menurut kesaksian Habibie, ketika Frans Seda menyampaikan bahwa Habibie ingin bertemu karena persoalan Timor Timur dan bahwa ia adalah presiden yang mewakili sekitar 220 juta rakyat Indonesia, jawaban Belo adalah: “saya mewakili Tuhan.”
Habibie mengatakan bahwa ia tidak marah. Ia justru merasa sedih dan malu. Namun ia tetap mencoba memberikan penafsiran positif bahwa mungkin Belo sudah “fed up” dengan keadaan yang ada. Ia juga mengatakan bahwa ucapan tersebut diteruskannya kepada Duta Besar Vatikan dan Duta Besar Amerika Serikat.
Yang paling penting bukan sekadar ucapan tersebut, melainkan apa yang kemudian dikatakan Habibie mengenai pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan. Ia menjelaskan bahwa sebelum menerima surat John Howard, ia telah mendapatkan gambaran mengenai kekecewaan Uskup Belo. Setelah menerima surat Howard, ia membuat disposisi agar pemerintah mempersiapkan analisis mengenai kemungkinan dilaksanakannya jajak pendapat dengan dua opsi.
Dalam penjelasan berikutnya, Habibie bahkan mengatakan bahwa keputusan Sidang Kabinet Paripurna untuk mempersiapkan kedua opsi tersebut didasarkan antara lain pada analisisnya mengenai sikap Uskup dan surat dari Howard. Ia menegaskan bahwa proses tersebut kemudian dibahas dalam Sidang Kabinet, sehingga keputusan tersebut bukan semata-mata keputusan pribadi seorang presiden.
Karena itu, kisah ini tidak tepat disederhanakan menjadi “Habibie menyerahkan Timor Timur karena tersinggung oleh Belo”. Yang dapat dikatakan berdasarkan kesaksian primer Habibie adalah bahwa sikap Belo menjadi salah satu unsur dalam rangkaian pertimbangan Habibie, bersama surat John Howard, situasi Reformasi, persoalan internasional, dan keinginannya menyelesaikan masalah Timor Timur dengan segera.
Ada satu hal lain yang membuat kesaksian ini penting. Habibie mengatakan bahwa ia sengaja tidak menuliskan bagian tersebut dalam bukunya karena tidak ingin cerita itu digunakan untuk merugikan gereja dan umat Katolik. Ia bahkan meminta agar informasi tersebut tidak digunakan untuk menjelekkan umat Kristiani.
Dengan demikian, Dengar Pendapat Tertutup KKP memberikan lapisan yang tidak tampak sepenuhnya dalam narasi publik Habibie: ada kekecewaan terhadap Belo, ada surat Howard, ada analisis pribadi Habibie, tetapi semuanya kemudian masuk ke dalam proses pemerintahan yang lebih luas.
Demokrasi atau pelepasan tanggung jawab?
Bagi Habibie, apabila rakyat Timor Timur benar-benar ingin berpisah, pilihan tersebut harus diterima. Dalam kesaksiannya, ia mengatakan bahwa jika rakyat memilih hidup sendiri, Indonesia harus menerima kenyataan tersebut meskipun menyedihkan. Ia melihatnya sebagai bagian dari kebebasan yang lahir dari Reformasi.
Namun bagi masyarakat Integrasionis, persoalannya berbeda. Mereka tidak melihat diri mereka sekadar sebagai salah satu kelompok yang sedang memilih antara dua opsi. Mereka melihat diri mereka sebagai warga yang telah memilih Indonesia dan mempertahankan pilihan tersebut dalam situasi yang berat.
Karena itu, ketika negara membuka jalan menuju pemisahan, yang dirasakan bukan hanya kekalahan politik, tetapi hilangnya perlindungan negara terhadap pilihan yang selama ini mereka perjuangkan.
Perasaan tersebut menjadi semakin kompleks karena Habibie sendiri mengakui bahwa keputusan itu merupakan keputusan yang berat. Kritik nasionalis yang lebih kuat terhadapnya karena itu bukan bahwa ia tidak mempunyai perasaan terhadap rakyat Timor Timur, melainkan bahwa rasa tersebut pada akhirnya tidak menghasilkan keputusan untuk mempertahankan Integrasi.
Persatuan Indonesia dan rasa dikhianati
Bagi masyarakat Integrasionis, persoalan 1999 akhirnya berubah menjadi persoalan kepercayaan. Mereka telah hidup dalam negara Indonesia, menerima pembangunan, menjadi pegawai, belajar di sekolah dan perguruan tinggi, ikut dalam struktur pemerintahan, dan mempertaruhkan keselamatan karena memilih Indonesia.
Ketika Jakarta kemudian membuka kemungkinan pemisahan, sebagian dari mereka merasa bahwa negara yang selama bertahun-tahun meminta kesetiaan kepada mereka tidak lagi mempunyai keberanian untuk mempertahankan kesetiaan tersebut.
Dari perspektif nasionalis, di sinilah sila ketiga, Persatuan Indonesia, memperoleh relevansinya. Persatuan tidak berarti bahwa setiap perubahan politik wilayah otomatis bertentangan dengan Pancasila. Tetapi bagi nasionalis-Integrasionis, persatuan mengandung tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa dan tidak dengan mudah menganggap suatu wilayah sebagai beban yang dapat dilepaskan ketika biaya politiknya menjadi terlalu mahal.
Karena itu, pertanyaan yang paling menyakitkan bukan hanya siapa yang memenangkan jajak pendapat, tetapi: siapa yang bertanggung jawab kepada mereka yang telah memilih Indonesia ketika keputusan politik negara berubah?
Ironi sejarah
Ironi terbesar dalam perjalanan Timor Timur adalah bahwa banyak struktur yang dibangun selama masa Integrasi justru menyediakan ruang bagi lahirnya elite politik yang mampu bergerak melampaui sistem tersebut.
Pendidikan, birokrasi, jaringan politik, dan pengalaman pemerintahan menciptakan generasi yang mampu berbicara kepada Jakarta sekaligus kepada masyarakat Timor. Carrascalão merupakan salah satu contoh paling menarik. Ia masuk melalui sistem Indonesia, memperoleh kekuasaan di dalam sistem, membangun modal politik melalui sistem, tetapi ketika arah sejarah berubah, modal tersebut dapat digunakan dalam konteks politik yang berbeda.
Di sinilah kegagalan Integrasi tidak cukup dijelaskan sebagai kemenangan satu kelompok atas kelompok lain. Ada persoalan internal yang lebih dalam: Indonesia berhasil membangun struktur pemerintahan dan pembangunan, tetapi tidak berhasil memastikan bahwa struktur tersebut menghasilkan konsensus politik yang cukup kuat untuk bertahan ketika rezim berubah.
Selama Orde Baru masih kuat, negara dapat mempertahankan Integrasi. Setelah Soeharto jatuh, fondasi politik yang menopangnya menjadi rapuh.
Apa sebenarnya kegagalan Indonesia?
Mungkin inilah pertanyaan yang paling penting.
Apakah Indonesia gagal karena kurang membangun Timor Timur? Tidak. Pemerintah pusat justru mengalokasikan subsidi pembangunan yang sangat besar. Apakah Indonesia gagal karena tidak mempunyai aparat keamanan? Juga tidak. Aparat keamanan mempunyai posisi yang sangat kuat. Apakah Indonesia gagal karena sama sekali tidak mempunyai dukungan lokal? Juga tidak. Sejak awal terdapat kelompok Timor yang memperjuangkan Integrasi.
Maka kemungkinan persoalannya berada di tempat lain.
Indonesia berhasil melakukan integrasi administratif, tetapi tidak sepenuhnya berhasil melakukan integrasi politik-kultural. Pendekatan Arnaldo yang menempatkan budaya dan masyarakat sebagai pusat tidak berkembang menjadi model jangka panjang. Pendekatan keamanan mengambil ruang yang besar. Pembangunan berjalan, tetapi tidak selalu disertai legitimasi politik yang cukup kuat. Elite lokal tumbuh, tetapi tidak semuanya tetap berada dalam kerangka Integrasi.
Dan ketika rezim pusat runtuh, negara tidak lagi mempunyai kemauan politik yang sama untuk mempertahankan keputusan masa lalu.
Penutup: sejarah yang belum selesai dibaca
Timor Timur pada masa Integrasi tidak seharusnya dibaca hanya melalui satu warna. Ini bukan semata-mata cerita tentang Indonesia sebagai kekuatan militer, tetapi juga bukan cerita bahwa seluruh kebijakan Indonesia selalu benar. Di dalamnya terdapat perjuangan masyarakat yang memilih Indonesia, perang gerilya, peranan militer, pembangunan besar-besaran, pelanggaran HAM, perubahan politik, perang narasi internasional, dan elite Timor yang mempunyai strategi politik sendiri.
Arnaldo dos Reis Araújo mengingatkan bahwa Integrasi membutuhkan pendekatan budaya dan penghormatan kepada masyarakat. Ia tetap menjadi bagian dari Indonesia meskipun mengkritik cara negara menjalankan pemerintahan. Dalam pandangannya, masyarakat tidak bisa diperlakukan hanya sebagai objek pembangunan atau objek keamanan. Mereka harus diyakinkan bahwa pilihan politik yang mereka ambil mempunyai masa depan.
Ada sebuah kalimat yang sangat kuat yang dikaitkan dengan pemikiran Arnaldo:
“Tidak ada bangsa yang berjuang demi masa depan yang lebih buruk.”
Kalimat itu penting karena mengingatkan kita pada satu hal yang sering hilang dalam membaca sejarah Timor Timur: orang-orang yang memilih Indonesia pada waktu itu juga mempunyai harapan. Mereka tidak bangun pada suatu pagi lalu memutuskan bahwa hidup mereka akan diperjuangkan untuk sesuatu yang mereka yakini buruk. Mereka memilih berdasarkan pengalaman sejarah, hubungan dengan Indonesia, pertimbangan politik, keyakinan mengenai masa depan, dan harapan bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih baik dalam sebuah negara yang mereka pilih.
Karena itu, pilihan mereka tidak dapat begitu saja dihapus dari sejarah hanya karena perjalanan politik kemudian menghasilkan arah yang berbeda.
Sementara itu, Habibie menunjukkan titik paling dramatis ketika negara sendiri mulai mempertanyakan apakah Integrasi masih harus dipertahankan atau persoalan tersebut harus diselesaikan.
Kesaksian Habibie kepada KKP pada 27 Maret 2007 membuat bab terakhir itu semakin menarik. Ia mengakui besarnya subsidi pembangunan untuk Timor Timur, menjelaskan posisi Timor Timur dalam kerangka hukum-politik Indonesia, menceritakan kekecewaannya terhadap Uskup Belo, mengungkap pengaruh surat Howard, serta menjelaskan bahwa ia memilih penyelesaian segera agar masalah Timor Timur tidak terus membebani presiden-presiden berikutnya.
Dari sudut pandang nasionalis-Integrasionis, di sinilah tragedi itu memperoleh maknanya. Negara tidak kehilangan Timor Timur karena tidak pernah membangun pemerintahan di sana. Negara kehilangan Timor Timur setelah lebih dari dua puluh tahun membangun pemerintahan, mengeluarkan anggaran, menempatkan aparat, mendidik generasi muda, dan mempertahankan wilayah tersebut.
Yang berubah pada akhirnya bukan hanya keadaan di Timor Timur, tetapi kemauan politik negara Indonesia untuk mempertahankan hasil perjuangan masa lalu.
Maka pertanyaan sejarah yang paling penting bukan hanya mengapa rakyat Timor Timur memilih berpisah pada 1999. Pertanyaan yang lebih dalam adalah:
Mengapa negara Indonesia, setelah begitu lama mengatakan bahwa Timor Timur merupakan bagian dari Indonesia, pada akhirnya memilih membuka pintu bagi pemisahan?
Bagi masyarakat yang dahulu memilih Indonesia, jawabannya selalu terasa pahit. Mereka tidak hanya kehilangan sebuah wilayah. Mereka merasa kehilangan kepercayaan kepada negara yang dahulu meminta mereka untuk percaya kepadanya.
Dan mungkin itulah luka terbesar yang ditinggalkan oleh 1999: bukan hanya kehilangan Timor Timur, tetapi hilangnya kepercayaan sebagian rakyat Timor Timur kepada negara yang pernah mereka pilih sebagai tanah air.
Sebab pada akhirnya, sejarah juga harus mengingat mereka yang pernah memilih. Mereka mempunyai alasan, mereka mempunyai harapan, dan mereka mempunyai keyakinan tentang masa depan.
“Tidak ada bangsa yang berjuang demi masa depan yang lebih buruk.”, kalimat tersebut bukan sekadar penutup sebuah tulisan. Ia adalah pintu untuk memahami seluruh pilihan politik generasi yang memperjuangkan Indonesia di Timor Timur.