Berakhirnya produksi minyak dan gas di Bayu-Undan bukan sekadar berakhirnya sebuah proyek migas. Bagi Timor-Leste, ini menandai berakhirnya sebuah era ketika negara memiliki sumber penerimaan minyak yang dapat dimasukkan ke dalam Petroleum Fund. Setelah penutupan Bayu-Undan, penerimaan petroleum Timor-Leste turun menjadi hanya sekitar US$36 juta pada 2025, sementara Petroleum Fund pada akhir 2025 masih bernilai sekitar US$18,6 miliar. Namun, angka besar itu tidak boleh menciptakan ilusi bahwa persoalan sudah selesai. Yang tersisa bukan lagi arus kekayaan minyak yang terus mengalir, melainkan terutama tabungan lama yang kini digunakan untuk membiayai negara.
Persoalan paling serius terletak pada ketergantungan fiskal terhadap dana tersebut. Pada 2025, pendapatan pemerintah Timor-Leste masih membiayai kurang dari separuh total belanja pemerintah yang mencapai sekitar US$1,8 miliar. Pada saat yang sama, defisit fiskal mencapai sekitar 49 persen dari GDP. Dengan basis penerimaan domestik yang masih sempit, kekurangan tersebut harus ditutup dengan penarikan dari Petroleum Fund. Bank Dunia menyebut bahwa penarikan yang dilakukan pemerintah telah melampaui batas Estimated Sustainable Income (ESI).
Di sinilah letak persoalan mendasarnya.
Petroleum Fund sejak awal dirancang bukan sebagai rekening kas pemerintah yang dapat digunakan sesuka hati, tetapi sebagai kekayaan antar-generasi. ESI pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga agar pemerintah dapat menggunakan hasil kekayaan minyak secara berkelanjutan tanpa menggerus nilai riil dana dalam jangka panjang. Secara hukum, penarikan di atas ESI memang dimungkinkan dengan persetujuan dan mekanisme tertentu. Karena itu, masalahnya bukan semata-mata bahwa pemerintah pernah menarik lebih dari ESI, melainkan bahwa penarikan di atas ESI telah menjadi pola yang berulang, sehingga dana yang seharusnya menjadi warisan generasi mendatang semakin cepat digunakan untuk menutup kebutuhan anggaran hari ini.
Masalahnya bukan lagi minyak yang habis. Masalahnya adalah negara masih membelanjakan uang seolah-olah minyak belum habis.
Inilah paradoks terbesar Timor-Leste saat ini.
Bayu-Undan sudah berhenti menjadi sumber pemasukan migas yang berarti, tetapi struktur belanja pemerintah masih sangat besar. Bank Dunia mencatat bahwa pada 2025, sekitar 81 persen belanja publik merupakan belanja berulang, sementara transfer kepada badan usaha milik negara mencapai sekitar US$206 juta—setara 12 persen dari total belanja pemerintah dan bahkan lebih besar daripada belanja kesehatan maupun pendidikan pada tahun tersebut.
Artinya, masalah Timor-Leste bukan sekadar kekurangan uang. Masalahnya adalah negara telah terbiasa membiayai ukuran pemerintah dan belanja publik yang besar dengan kekayaan minyak yang kini tidak lagi menghasilkan pemasukan baru secara berarti.
Situasi ini menjadi semakin serius karena pada 2026, menurut analisis Bank Dunia, anggaran pemerintah mencapai sekitar US$2,24 miliar, dan defisitnya hampir sepenuhnya harus ditutup melalui penarikan dari Petroleum Fund, termasuk sekitar US$1,18 miliar di atas ESI. Bank Dunia menilai pola seperti ini akan mengurangi sumber daya yang tersedia bagi generasi mendatang dan mengikis fungsi Petroleum Fund sebagai tabungan antar-generasi.
Petroleum Fund memang belum habis. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah arah perjalanannya.
Inilah yang harus dipahami.
Nilai US$18,6 miliar mungkin terlihat sangat besar bagi sebuah negara kecil. Bahkan pada 2025, dana tersebut memperoleh hasil investasi sekitar 5,3 persen. Tetapi hasil investasi tidak sama dengan pemasukan minyak baru. Ketika pemerintah terus menarik dana dalam jumlah besar, sementara penerimaan petroleum sudah merosot tajam, maka keberlangsungan Petroleum Fund semakin bergantung pada hasil investasi dan disiplin fiskal, bukan lagi pada arus kekayaan alam yang terus masuk.
Bank Dunia memperingatkan bahwa dengan kebijakan saat ini, Petroleum Fund dapat terkuras sekitar 2037. IMF dalam analisis 2025 memperkirakan dana tersebut dapat habis sekitar 2038 dalam skenario dasar, dan bahkan lebih cepat jika tingkat pengembalian investasinya lebih rendah. Perbedaan angka tersebut berasal dari asumsi dan skenario yang berbeda, tetapi keduanya menyampaikan pesan yang sama: tanpa perubahan kebijakan, Petroleum Fund bukan sumber uang yang tidak terbatas.
Apa yang terjadi jika dana itu terus dikuras?
Dampak pertama adalah hilangnya bantalan fiskal negara. Selama ini, ketika penerimaan dalam negeri tidak cukup membiayai anggaran, pemerintah dapat mengambil dari Petroleum Fund. Ketika dana itu semakin kecil, ruang untuk melakukan hal tersebut juga menyempit. Pemerintah kemudian harus memilih antara memotong belanja, menaikkan pajak, menambah utang, atau membiarkan defisit semakin besar. IMF memperingatkan bahwa ketika Petroleum Fund habis, tekanan terhadap utang dan indikator keberlanjutan fiskal dapat meningkat tajam.
Dampak kedua adalah beban yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Setiap penarikan berlebihan hari ini berarti semakin sedikit kekayaan yang tersisa untuk anak-anak Timor-Leste di masa depan. Bank Dunia secara eksplisit menyebut bahwa penarikan di atas ESI sedang mengurangi kekayaan finansial yang seharusnya diwariskan kepada generasi mendatang dan mempersempit pilihan fiskal mereka.
Dampak ketiga adalah kemungkinan terjadinya penyesuaian fiskal secara mendadak. Selama Petroleum Fund masih cukup besar, pemerintah masih dapat menunda keputusan sulit. Tetapi semakin lama reformasi ditunda, semakin kecil waktu yang tersedia untuk melakukan penyesuaian secara bertahap. Bank Dunia memperingatkan bahwa keterlambatan penyesuaian dapat membuat koreksi fiskal pada akhirnya harus dilakukan secara lebih keras dan mendadak.
Dampak keempat adalah risiko terhadap pelayanan publik dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini merupakan konsekuensi yang dapat diinferensikan dari struktur fiskal Timor-Leste: apabila Petroleum Fund semakin tidak mampu menutup defisit dan penerimaan domestik tidak cukup untuk menggantikannya, maka pemerintah pada akhirnya harus mengurangi pengeluaran atau mencari pembiayaan baru. Dalam situasi ekstrem, IMF memperingatkan bahwa habisnya Petroleum Fund dapat mengganggu impor barang makanan dan kebutuhan dasar serta mengganggu layanan publik seperti kesehatan.
Yang paling mengkhawatirkan: ekonomi nonmigas belum cukup kuat untuk menggantikan minyak
Timor-Leste kini menghadapi persoalan yang lebih besar daripada sekadar berakhirnya Bayu-Undan. Ekonominya masih memiliki basis ekspor yang sangat sempit. Pada 2025, impor barang mencapai sekitar US$960 juta, sedangkan ekspor nonmigas hanya sekitar US$41 juta. Kopi menyumbang hampir 90 persen penerimaan ekspor nonmigas. Dengan kata lain, negara masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhannya, sementara kemampuan menghasilkan devisa dari sektor nonmigas masih terbatas.
Dalam kondisi seperti ini, Petroleum Fund bukan lagi sekadar dana cadangan. Ia telah menjadi semacam penyangga utama yang memungkinkan struktur ekonomi dan belanja negara saat ini tetap berjalan. Selama dana itu masih tersedia, kelemahan struktural tersebut dapat ditutupi. Tetapi ketika dana itu menyusut, masalah yang selama ini tersembunyi akan muncul secara terbuka.
Dan di sinilah ancaman terbesar berada.
Petroleum Fund bisa habis, tetapi masalah negara tidak ikut habis.
Ketika Petroleum Fund nanti mencapai titik kritis, Timor-Leste tetap harus membayar gaji pegawai negeri. Pemerintah tetap harus membiayai kesehatan, pendidikan, pensiun, subsidi, infrastruktur, dan berbagai kewajiban negara. Masyarakat tetap membutuhkan makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan barang impor. Negara tidak bisa menghentikan kebutuhan itu hanya karena uang Petroleum Fund sudah berkurang.
Karena itu, persoalan sesungguhnya bukan "berapa triliun dolar yang masih tersisa?"
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Berapa lama lagi Timor-Leste dapat mempertahankan tingkat pengeluaran sekarang tanpa terus menggerus kekayaan yang seharusnya menjadi milik generasi berikutnya?
Bayu-Undan telah berakhir. Minyak tidak lagi datang seperti sebelumnya. Petroleum Fund masih besar, tetapi terus digunakan untuk menutup kesenjangan antara pendapatan negara dan pengeluaran negara. Selama penarikan di atas ESI terus berlangsung dan sumber penerimaan baru belum mampu menggantikan peran Petroleum Fund, maka yang sedang terjadi sesungguhnya bukanlah pembangunan kekayaan baru, melainkan pengurangan kekayaan lama secara bertahap.
Dan jika tren ini tidak berubah, maka persoalan Timor-Leste di masa depan bukan lagi bagaimana mengelola kekayaan minyak.
Persoalannya adalah bagaimana sebuah negara akan bertahan ketika kekayaan minyak yang selama ini menopangnya akhirnya benar-benar habis.