Pemberian Prémio Professor Doutor Jorge Miranda – Constituição e Direitos Humanos 2026 oleh Fakultas Hukum Universitas Lisboa kepada Perdana Menteri Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, memunculkan pertanyaan mendasar: apa sebenarnya standar yang digunakan untuk menentukan seseorang layak menerima penghargaan hak asasi manusia?
Penghargaan hak asasi manusia seharusnya tidak hanya menilai jasa sejarah. Penghargaan tersebut juga semestinya mempertimbangkan seluruh rekam jejak seseorang, termasuk berbagai tuduhan dan kontroversi yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sejak tahun 1977 telah beredar publikasi Fretilin Massacres: Testimonies of the Survivors from Fretilin Massacres. Buku tersebut memuat kesaksian para penyintas mengenai pembunuhan terhadap tahanan politik dan tokoh-tokoh APODETI pada masa konflik internal Timor-Leste setelah tahun 1975. Kesaksian-kesaksian tersebut telah berada di ruang publik selama hampir lima dekade.
Pertanyaan yang patut diajukan bukanlah apakah setiap kesaksian tersebut telah terbukti benar atau salah, melainkan apakah kesaksian-kesaksian itu dipertimbangkan sama sekali oleh Komite Penghargaan.
Apabila penghargaan ini benar-benar didedikasikan bagi hak asasi manusia, bagaimana mungkin sumber-sumber sejarah yang telah lama beredar tidak menjadi bagian dari proses evaluasi?
Salah satu nama yang sering muncul dalam pembahasan sejarah tersebut adalah José Fernando Osório Soares, salah seorang pemimpin APODETI. Menurut berbagai kesaksian yang dipublikasikan pada masa itu, para pemimpin APODETI ditangkap, ditahan, dan kemudian dieksekusi tanpa proses pengadilan.
Apabila penghargaan hak asasi manusia diberikan tanpa menelaah tuduhan-tuduhan sejarah yang serius seperti ini, maka publik berhak mempertanyakan apakah proses seleksi telah dilakukan secara menyeluruh.
Pertanyaan lain yang juga layak diajukan adalah mengapa berbagai kesaksian yang diterbitkan sejak tahun 1977 tidak pernah memperoleh perhatian yang memadai dalam penilaian terhadap figur yang kini menerima penghargaan hak asasi manusia.
Di luar persoalan sejarah, beberapa tahun terakhir juga diwarnai kritik dari organisasi masyarakat sipil, pegiat hak perempuan, jurnalis, dan akademisi di Timor-Leste terhadap berbagai tindakan dan pernyataan publik Xanana Gusmão. Kritik-kritik tersebut menunjukkan bahwa penghargaan ini tidak diberikan kepada sosok yang bebas dari kontroversi.
Hal ini tidak berarti perjuangan kemerdekaan Timor-Leste harus dipinggirkan. Sebaliknya, sejarah perjuangan tersebut tetap layak dihormati. Akan tetapi, penghormatan terhadap jasa sejarah tidak boleh menutup ruang bagi pertanyaan mengenai akuntabilitas.
Hak asasi manusia bersifat universal. Korban tetaplah korban, apa pun pilihan politik mereka. Mereka yang menjadi korban kekerasan politik berhak memperoleh pengakuan yang sama, baik mereka berasal dari FRETILIN, UDT, APODETI, maupun kelompok lainnya.
Universitas Lisboa memiliki reputasi internasional sebagai institusi akademik. Justru karena reputasi itulah publik berhak mengharapkan proses penilaian yang transparan, objektif, dan mempertimbangkan seluruh fakta sejarah yang relevan, termasuk kesaksian-kesaksian yang telah tersedia selama puluhan tahun.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab bukanlah apakah Xanana Gusmão berjasa bagi kemerdekaan Timor-Leste. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Apakah jasa sejarah, dengan sendirinya, cukup untuk mengesampingkan tuduhan-tuduhan serius mengenai pelanggaran hak asasi manusia ketika seseorang dinominasikan untuk menerima penghargaan yang mengatasnamakan hak asasi manusia?
Selama pertanyaan itu belum dijawab secara terbuka dan transparan, kontroversi mengenai penghargaan ini akan terus membayangi kredibilitas penghargaan tersebut.