Oleh: Nuno Rodriguez Tchailoro
Veteran merupakan suatu modal sosial yang sangat menentukan bagi pembentukan negara RDTL karena hadir dengan legitimasi historis yang diperoleh dari perjuangan pembebasan nasional, yang menjadi landasan kuat untuk memperkuat legitimasi politik mereka dalam pembangunan Timor-Leste setelah kemerdekaan. Terlebih lagi, para veteran berasal dari perjuangan bersenjata. Dedikasi eksklusif mereka terhadap perjuangan, dengan menyerahkan seluruh hidup dalam perjuangan melawan pendudukan Indonesia dan memimpin perang, membuat veteran dari perjuangan bersenjata memperoleh pengakuan yang lebih tinggi dibandingkan veteran dari jalur klandestin dan diplomatik.
Sebagai modal sosial yang penting dalam masyarakat, veteran menjadi faktor utama dalam pembentukan partai politik. Veteran menjadi rujukan bagi warga negara untuk menentukan dukungan mereka terhadap suatu partai politik. Karena posisi seorang veteran menjadi faktor penentu bagi partai politik untuk memperoleh dan meningkatkan kursi parlemen, maka politisasi isu veteran menjadi suatu norma di kalangan partai-partai politik. Terdapat berbagai cara untuk menginstrumentalisasi isu veteran demi kepentingan partai.
Namun, legitimasi historis dan politik yang diperoleh para veteran dalam proses perjuangan pembebasan nasional dan pembangunan negara setelah kemerdekaan menjadi semakin rentan ketika seorang veteran mulai meninggalkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perjuangan pembebasan nasional. Banyak veteran, meskipun tidak semuanya, berpikir bahwa tanah air telah merdeka dan sekarang saatnya menikmati hasilnya. Veteran dari kategori ini secara politik telah dikooptasi dan telah melupakan misi pembebasan rakyat. Legitimasi yang telah diperjuangkan kemudian berubah menjadi instrumen untuk memperoleh keuntungan demi akumulasi pribadi dengan menjadi komprador, karena memiliki akses terhadap kekuasaan, menjadi perantara antara pengusaha dan negara untuk proyek-proyek publik atau akses investasi. Sebagian lainnya yang masuk ke birokrasi menjadi kapitalis birokrat yang menggunakan posisi politik mereka sebagai birokrat untuk akumulasi pribadi. Pejabat pemerintah menggunakan kekuasaan politik mereka, kendali, dan akses terhadap dana publik untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi kapitalis demi akumulasi pribadi.
Lú Olo adalah seorang elite politik yang unik dan sangat istimewa di Timor-Leste. Lú Olo menggunakan legitimasi historis dan legitimasi politik, serta kekuasaan yang diperolehnya, untuk melayani kepentingan mayoritas rakyat. Lú Olo menggunakan partai politik sebagai instrumen pembebasan rakyat, bukan untuk akumulasi pribadi. Lú Olo tidak menggunakan posisi politiknya untuk memperkaya dirinya, keluarganya, ataupun kelompoknya. Ia hanya menerima uang yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan hukum, tidak terlibat dalam proyek-proyek dan tidak menerima kontribusi tidak langsung yang sering ditawarkan oleh para pengusaha. Lú Olo memahami bahwa seorang politisi akan kehilangan prinsip-prinsipnya untuk terus membela kepentingan rakyat ketika telah terjerat kepentingan ekonomi, sebab keputusan-keputusan politik yang diambil akan lebih mempertimbangkan kepentingan orang-orang yang mengikatnya dengan uang daripada kepentingan rakyat. Keputusan politik akan lebih condong kepada kepentingan keuntungan daripada kepentingan rakyat.
Jika kita melakukan analisis struktural mengenai bagaimana kekuasaan dan ekonomi beroperasi di Timor-Leste saat ini, kita dapat melihatnya melalui oligarki yang muncul dan berfungsi. Oligarki di sini dipahami sebagai suatu sistem relasi kekuasaan yang memfasilitasi konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya. Logika oligarki adalah mengontrol dan memperoleh akses terhadap institusi publik beserta sumber daya dan otoritasnya dengan tujuan akumulasi pribadi.
Oligarki di Timor berbeda dengan negara-negara lain. Di negara lain, kelas kapitalis yang memiliki kekuatan ekonomi melihat bahwa kekuasaan ekonomi saja tidak cukup; mereka perlu menguasai kekuasaan politik. Karena itu mereka memperluas kekuasaan dengan mengontrol dan mendominasi institusi negara. Di Timor, elite politik yang berkuasa bukan berasal dari kelas kapitalis yang telah mapan, melainkan banyak berasal dari para veteran yang memiliki legitimasi historis dan politik, maupun mereka yang bukan veteran, yang mengontrol dan mendominasi birokrasi negara untuk membagikan sumber daya negara demi kepentingan keluarga dan kelompok mereka. Oligarki Timor berbeda dengan negara lain karena kelas kapitalis di Timor lahir dari penguasaan dan dominasi terhadap sumber daya negara. Kelas kapitalis tumbuh dan berkembang dengan menyusu pada kekayaan tanah Timor, dalam hal ini Dana Perminyakan.
Elite politik dan elite pengusaha atau oligarki yang dominan saat ini mulai mengonsolidasikan diri pada tahun 2008, setelah terjadinya krisis politik-militer. Sejak saat itu, elite politik yang memegang pemerintahan membangun kelas kapitalis dan mengonsolidasikan kekuasaan melalui pembagian sumber daya negara kepada keluarga dan kelompok mereka, termasuk melalui korupsi. Praktik pembagian proyek negara kepada pengusaha yang mendukung pemilihan umum sebenarnya telah dimulai sebelumnya, tetapi yang paling mencolok terjadi setelah pemilihan umum tahun 2023. Bagi oligarki, pemilihan umum bukan sekadar ajang untuk memperoleh mandat rakyat, melainkan juga investasi politik untuk mendapatkan akses terhadap kebijakan yang melindungi kepentingan dan akumulasi kekayaan mereka. Di banyak negara, partai politik tidak lagi menjadi pilar demokrasi, tetapi telah menjadi instrumen oligarki.
Oligarki yang kini dominan terus mengonsolidasikan diri dan membatasi ruang bagi oligarki lain atau lawan politiknya, termasuk dengan menginstrumentalisasi institusi negara demi kepentingan oligarki untuk menghadapi lawan-lawan politiknya. Pihak lain dipaksa menyesuaikan diri dengan permainan oligarki yang dominan. Oligarki yang dominan beroperasi secara hegemonik terhadap pihak lain. Oligarki terus mengonsolidasikan diri agar menjadi dominan dalam produksi material maupun produksi mental. Menurut Marx, kelas yang menguasai produksi material juga akan menguasai produksi mental (ideologi).
Negara sendiri melibatkan para veteran dalam proyek-proyek publik. Proyek yang paling dikenal adalah proyek listrik. Besarnya proyek listrik yang diperoleh juga bergantung pada posisi seorang veteran selama masa perjuangan. Veteran yang berasal dari kader tingkat tinggi pada masa perlawanan memperoleh proyek listrik dengan panjang jaringan yang lebih besar dibandingkan veteran dengan posisi yang lebih rendah.
Meskipun proyek elektrifikasi nasional tersebut secara khusus ditujukan untuk membagikan proyek kepada para veteran, Lú Olo tidak ingin ikut serta dalam memenangkan proyek publik, dan ia juga tidak meminta keluarganya menggunakan namanya untuk memperoleh proyek listrik. Bukan hanya proyek listrik yang tidak diikuti Lú Olo, tetapi semua proyek negara yang berada di bawah kewenangannya ketika menjabat sebagai Presiden Parlemen Nasional maupun Presiden Republik, tidak pernah digunakannya untuk akumulasi pribadi.
Lú Olo memahami bahwa mekanisme distribusi kekuasaan dijalankan melalui patronase karena loyalitas politik dipelihara melalui distribusi sumber daya. Lú Olo tidak ingin mengikat dirinya pada suatu jaringan patronase. Ia tetap berada pada garis menggunakan kekuasaan politik untuk membebaskan rakyat, bukan untuk mempromosikan elite, apalagi untuk akumulasi pribadi.
Lú Olo adalah salah satu pemimpin yang mendorong dan membela para veteran untuk membentuk satu organisasi yang menghimpun seluruh veteran guna melanjutkan misi pembebasan rakyat. Sebab berbagai organisasi veteran yang bermunculan masing-masing hanya membela kepentingan kelompoknya sendiri dan telah melupakan misi besar veteran untuk terus berkontribusi bagi pembebasan rakyat. Selama masa jabatannya sebagai Presiden Republik, pada tahun 2018, secara resmi dibentuk Dewan Pejuang Pembebasan Nasional dengan pemikiran bahwa para veteran masih memiliki misi besar dalam pembebasan rakyat yang harus dilaksanakan.
Kita berharap akan terus lahir para veteran yang mengikuti jalan Lú Olo dengan menggunakan modal sosial mereka untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan elite. Veteran yang masih hidup dengan prinsip-prinsip tersebut dari hari ke hari semakin berkurang. Namun, ada keyakinan bahwa generasi baru dapat mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Lú Olo. Ia menggunakan kekuasaan politik untuk melayani mayoritas rakyat dan membebaskan rakyat. Lú Olo tidak terlebih dahulu membebaskan keluarganya ataupun kelompoknya, meskipun keluarganya sendiri, seperti banyak keluarga lainnya di negeri ini, tetap hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Mereka semua akan terbebaskan ketika pusat kekuasaan politik dalam pembangunan diarahkan kepada mayoritas rakyat, bukan lebih mengutamakan kepentingan elite.
Legitimasi historis dan politik yang telah diperjuangkan harus digunakan untuk melayani kepentingan mayoritas rakyat, bukan melayani kepentingan elite, apalagi untuk akumulasi pribadi. Lú Olo adalah seorang pemimpin yang rendah hati, jujur, dan tidak dapat disuap! Lú Olo, Hadir!