Satu kata yang terus mengganggu pikiran saya—dan barangkali juga banyak Integrasionis Timor—adalah kata “traidor” (pengkhianat) yang kerap dilontarkan oleh sebagian kalangan Timor Leste kepada mereka yang memilih jalan integrasi. Tuduhan itu diulang-ulang, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seolah ia adalah kebenaran yang tak perlu lagi diuji. Padahal, pertanyaan paling mendasarnya justru jarang dijawab: pengkhianat terhadap apa, dan terhadap siapa?
Integrasionis adalah orang-orang Timor. Mereka lahir, tumbuh, menderita, dan bermimpi di tanah yang sama. Mereka bukan orang asing, bukan pendatang, bukan pula agen bayaran yang jatuh dari langit. Mereka adalah bagian dari rakyat Timor yang memilih jalan politik berbeda, namun dengan tujuan yang sama: memperjuangkan masa depan Timor.
Pilihan integrasi bukanlah upaya mempersempit wilayah Timor, melainkan justru memperluas horizon hidupnya—menghubungkannya dengan gugusan besar Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Dalam perspektif Integrasionis, Timor tidak dipisahkan dari dunia, tetapi dihubungkan; tidak dikurung dalam pulau kecil, tetapi menjadi bagian dari ruang geopolitik, ekonomi, dan peradaban yang lebih luas.
Sebaliknya, pilihan kemerdekaan versi independensia—yang sering diposisikan sebagai satu-satunya jalan “bermoral”—pada hakikatnya juga hanyalah satu opsi politik. Ia sah, ia legal, ia diperjuangkan. Namun secara faktual, ia membatasi ruang kedaulatan Timor pada wilayah sempit, bahkan sering disimbolkan secara ironis sebagai “sebatas Pulau Jaco.” Dua pilihan ini—integrasi dan independensi—sama-sama sah, sama-sama lahir dari rahim sejarah Timor, dan sama-sama diperjuangkan oleh orang Timor.
Maka, di mana letak pengkhianatannya?
Seorang Timoris sejati tidak diukur dari arah politik yang ia pilih, melainkan dari kesetiaannya pada sesama orang Timor. Ia tidak akan menjual saudaranya, tidak akan menyerahkan bangsanya kepada kepentingan asing, dan tidak akan memanfaatkan penderitaan rakyat demi keuntungan pribadi. Bagi seorang Timoris, mengkhianati saudara sendiri berarti menyangkal jati diri, mencabut akar dari tanah yang melahirkannya.
Dalam pengertian universal, pengkhianat adalah mereka yang bekerja untuk kepentingan musuh, mereka yang menukar kehendak rakyat dengan agenda asing, mereka yang menjadikan bangsanya sekadar alat tawar-menawar geopolitik. Dalam tradisi moral Timor, tindakan semacam itu bukan sekadar salah—ia haram, terlarang secara etis dan kultural.
Ironisnya, stigma “traidor” justru sering diarahkan kepada Integrasionis yang secara terbuka, jujur, dan konsisten memperjuangkan gagasannya. Mereka tidak bersembunyi, tidak memutar kata, tidak menggadaikan rakyat. Mereka berdebat, berjuang, dan menanggung risiko sosial yang berat—termasuk pengasingan, fitnah, bahkan kekerasan—karena pilihan politiknya.
Label “pengkhianat” akhirnya lebih menyerupai alat delegitimasi, bukan penilaian moral. Ia dipakai untuk membungkam perbedaan, menyederhanakan sejarah, dan menciptakan narasi tunggal: bahwa hanya satu pilihan yang boleh disebut cinta tanah air. Padahal sejarah Timor justru menunjukkan sebaliknya—bahwa Timor adalah tanah plural pilihan, plural luka, dan plural jalan.
Mengakui Integrasionis sebagai bagian sah dari sejarah Timor bukan berarti menolak kemerdekaan Timor Leste. Itu berarti jujur pada kenyataan sejarah. Bahwa Timor tidak pernah satu suara. Bahwa perbedaan bukan pengkhianatan. Dan bahwa cinta tanah air tidak selalu berjalan di jalan yang sama. Mungkin sudah saatnya kata “traidor” dikembalikan ke makna sejatinya.
Bukan untuk mereka yang berbeda pilihan politik, melainkan untuk siapa pun yang mengkhianati kebenaran, menjual saudara, dan memperdagangkan penderitaan rakyat Timor.
Karena pada akhirnya, Timoris sejati tidak diukur dari bendera apa yang ia kibarkan, tetapi dari apakah ia tetap berdiri bersama rakyatnya—dalam jujur, dalam luka, dan dalam martabat.