Antara Budaya, Militer, dan Politik Para Elite Timor
Membicarakan Timor Timur pada masa Integrasi sering kali membuat kita berhadapan dengan dua cerita yang saling bertentangan. Di satu sisi, Indonesia melihat Timor Timur sebagai bagian dari perjuangan Integrasi yang diperjuangkan oleh sebagian rakyat Timor sendiri dan kemudian dimasukkan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, narasi internasional yang berkembang kemudian lebih banyak menggambarkan Indonesia sebagai kekuatan militer yang menduduki Timor Timur dan masyarakat Timor sebagai korban. Di antara dua gambaran besar itu, terdapat sejarah yang jauh lebih rumit. Ada partai-partai politik Timor dengan pilihan yang berbeda, ada konflik internal, ada orang-orang yang memperjuangkan Integrasi, ada kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan, ada pemerintah sipil, ada militer, ada pembangunan, ada kekerasan, dan ada pula elite Timor yang dengan sangat cerdas membaca perubahan kekuasaan. Karena itu, sejarah Timor Timur tidak cukup dipahami hanya dengan pertanyaan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi harus dilihat sebagai pergulatan panjang antara politik, budaya, keamanan, pembangunan, dan kepentingan para aktor Timor sendiri.
Timor Timur bukan ruang kosong
Salah satu kekeliruan paling besar dalam membaca sejarah Timor Timur adalah menempatkan Indonesia sebagai satu-satunya aktor yang menentukan nasib wilayah itu, seolah-olah masyarakat Timor Timur hanya menjadi objek yang diperebutkan. Padahal setelah Revolusi Portugal 25 April 1974, masyarakat Timor Portugis memasuki masa perubahan politik yang sangat cepat. Bermunculan berbagai organisasi politik yang membawa pilihan berbeda mengenai masa depan Timor. UDT memiliki gagasannya sendiri, FRETILIN bergerak ke arah kemerdekaan, sedangkan APODETI secara terbuka memperjuangkan integrasi dengan Indonesia. Di luar ketiga kekuatan utama tersebut terdapat pula unsur-unsur politik lain yang ikut membentuk dinamika. Artinya, sebelum persoalan Timor Timur menjadi konflik internasional, masyarakat Timor sendiri telah berada dalam persimpangan politik yang tajam.
Ketika hubungan antarpartai memburuk dan perang saudara pecah, masa depan Timor tidak lagi hanya ditentukan oleh perdebatan politik, tetapi juga oleh kekuatan bersenjata dan perubahan keseimbangan regional. Dalam situasi seperti itu, pilihan Integrasi tidak dapat begitu saja dihapus dari sejarah dengan mengatakan bahwa Indonesia datang dan memaksakan sebuah proyek yang sama sekali tidak memiliki pendukung lokal. Di dalam masyarakat Timor sendiri memang terdapat orang-orang yang melihat Indonesia sebagai pilihan politik yang mereka kehendaki. Karena itu, dari sudut pandang Integrasionis, sejarah tidak dimulai pada saat tentara Indonesia memasuki Timor, melainkan jauh sebelumnya, ketika orang-orang Timor sendiri mulai berdebat tentang masa depan negeri mereka.
Integrasi bukan hanya persoalan militer
Namun demikian, setelah Timor Timur berada di bawah pemerintahan Indonesia, muncul persoalan baru yang jauh lebih rumit: bagaimana sebuah wilayah yang baru saja mengalami perang saudara dan konflik bersenjata diintegrasikan ke dalam negara yang sangat besar dan sangat berbeda latar politiknya? Pemerintah Indonesia menghadapi persoalan gerilya, keamanan, pembangunan, pemerintahan, dan pembentukan loyalitas politik sekaligus. Karena itu, militer memperoleh posisi yang sangat besar. Negara Indonesia pada masa itu memang menjadikan pendekatan keamanan sebagai salah satu instrumen utama untuk menghadapi konflik politik dan ketidakstabilan di berbagai daerah. Dalam konteks Orde Baru, pendekatan keamanan bukanlah kebijakan yang hanya diterapkan di Timor Timur. Berbagai konflik politik di Indonesia pada masa itu juga kerap dibaca melalui kacamata keamanan. Karena itu, persoalan Timor Timur perlu ditempatkan dalam konteks watak politik Orde Baru yang lebih luas, tanpa mengabaikan kekhususan konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur
Di sinilah kita perlu membedakan antara keberadaan militer dan penjajahan. Kehadiran aparat keamanan dalam wilayah konflik tidak otomatis membuktikan bahwa suatu wilayah sedang dieksploitasi seperti koloni klasik. Timor Timur memang mengalami berbagai operasi keamanan dan terdapat pelanggaran HAM yang serius, tetapi pada saat yang sama pemerintah pusat juga mengeluarkan sumber daya yang besar untuk membangun wilayah tersebut. Pendidikan, birokrasi, jalan, kesehatan, komunikasi, pertanian, dan berbagai bentuk pembangunan memperoleh perhatian besar dari Jakarta. Karena Timor Timur pada saat itu merupakan wilayah yang miskin dan tertinggal, pemerintah pusat menempatkannya sebagai daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Maka sejarah Integrasi justru memperlihatkan sebuah paradoks: negara dapat sangat keras dalam urusan keamanan tetapi sekaligus sangat besar dalam memberikan subsidi dan pembangunan.
Paradoks tersebut penting karena memperlihatkan bahwa hubungan Indonesia dengan Timor Timur tidak dapat dijelaskan hanya dengan konsep eksploitasi. Kalau seluruh tujuan Indonesia hanyalah mengambil keuntungan dari Timor Timur, akan sulit menjelaskan mengapa pemerintah pusat harus terus-menerus mengalirkan anggaran dalam jumlah besar untuk membiayai wilayah tersebut. Sebaliknya, keberadaan pembangunan juga tidak boleh digunakan untuk menghapus kenyataan bahwa pendekatan keamanan menimbulkan korban dan ketegangan yang dalam. Dua hal itu harus dibaca secara bersamaan. Justru di antara kedua sisi inilah kita dapat memahami problem utama Integrasi: Indonesia memberikan perhatian yang besar kepada pembangunan, tetapi pada saat yang sama terlalu sering menghadapi persoalan politik dengan pendekatan keamanan.
Arnaldo dan gagasan Integrasi melalui budaya
Dalam konteks inilah Arnaldo dos Reis Araújo memperoleh arti yang jauh lebih besar daripada sekadar statusnya sebagai gubernur pertama Timor Timur. Sebagai seorang tokoh Timor yang memperjuangkan Integrasi, Arnaldo memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana Indonesia seharusnya hadir di Timor. Ia tidak melihat Integrasi semata-mata sebagai pemasukan suatu wilayah ke dalam struktur administrasi Indonesia. Bagi Arnaldo, masyarakat Timor harus terlebih dahulu merasa dihormati dan diterima, dan kebudayaan mereka harus ditempatkan sebagai bagian penting dari proses Integrasi. Dalam kerangka pemikiran seperti ini, kebijakan budaya dan pendekatan kepada masyarakat bukan pelengkap pembangunan, tetapi justru merupakan fondasi Integrasi itu sendiri.
Arnaldo tampaknya menyadari sesuatu yang sering terlupakan dalam politik: sebuah negara mungkin dapat menguasai wilayah dengan kekuatan, tetapi tidak dapat membeli loyalitas masyarakat hanya dengan kekuatan. Senjata dapat menghadapi gerilyawan, tetapi tidak dapat memenangkan hati keluarga yang hidup dalam ketakutan. Pembangunan dapat membuat jalan dan sekolah berdiri, tetapi belum tentu membuat seseorang merasa menjadi bagian dari bangsa yang sama. Karena itu, pendekatan budaya menjadi penting. Integrasi harus membuat masyarakat Timor merasa bahwa menjadi bagian dari Indonesia tidak berarti menjadi orang asing di negeri sendiri.
Masalahnya, Timor Timur adalah wilayah konflik. Ketika gerilyawan terus aktif dan keadaan keamanan tidak stabil, pendekatan seperti yang dibayangkan Arnaldo harus berhadapan dengan logika militer yang jauh lebih sederhana: wilayah harus aman terlebih dahulu, perlawanan harus ditekan, dan negara harus mempertahankan kontrol. Dalam keadaan seperti itu, pendekatan keamanan semakin besar ruangnya, sedangkan pendekatan budaya semakin sulit menjalankan perannya.
Integrasi Timor Timur tidak lahir semata-mata dari keputusan Jakarta. Di dalam masyarakat Timor sendiri terdapat orang-orang yang memilih Indonesia dan mempertaruhkan hidup mereka untuk pilihan tersebut.